Posts
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP membantah Presiden Jokowi menyerukan seluruh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memboikot segala produk dari Israel. Menurut Johan, maksud Jokowi adalah memboikot produk kebijakan Israel yang secara sepihak menduduki tanah Palestina.
"Jadi saya melihat, ini dimaknai sebagai produk barangnya Israel yang diboikot kan, sebenarnya bukan. Boikot dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Israel yang berada di tanah pendudukan Palestina," ujar Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Rabu (9/3/2016).
Ia mencontohkan beberapa kebijakan Israel yang harus diboikot, yaitu tindakan penyerbuan kamp-kamp pengungsian dan penyerangan permukiman warga sipil di Jalur Gaza maupun di wilayah Tepi Barat. Kebijakan tersebut, menurutnya, harus ditolak dan menjadi perhatian negara-negara OKI.
"Itu bisa bermacam-macam, misalnya larangan apa gitu kan. Itu yang harus diboikot. Jadi sekarang melebar ke mana-mana, seolah-olah boikot produk, bukan itu yang dimaksud presiden," kata Johan.
Menurutnya, dengan adanya Boikot tersebut, kontribusi negara-negara OKI akan sangat terasa bagi warga Palestina. Terlebih, dengan adanya Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari KTT LB OKI, akan ada kebijakan dan kesepakatan untuk menekan Israel untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Palestina.
"Itu kan kesepakatan bersama itu yang di OKI, kemarin itu kan putusanya ada di deklarasi (Jakarta). Jadi OKI itu harus berperan aktif, salah satunya keberadaan OKI harus punya kontribusi terhadap Palestina," jelas Johan.
Jokowi sebelumnya mengajak negara yang tergabung dalam OKI untuk memboikot produk-produk Israel. Dorongan itu merupakan salah satu bentuk peningkatan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.
"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato penutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center.
Selain itu, ada 5 hal lagi yang didorong Jokowi untuk dilaksanakan negara-negara OKI. Pertama, penguatan dukungan politik demi menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Kedua, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.
Ketiga, Jokowi mendorong peninjauan kembali keberadaan negara kuartet dalam KTT OKI. Arahnya, Indonesia ingin bukan hanya empat negara, melainkan lebih dari itu. Keempat, Indonesia ingin KTT OKI meningkatkan tekanan kepada Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perlindungan bagi Palestina.
Kelima, KTT OKI didorong untuk menolak secara tegas pembatasan akses beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status quo dan demografis Al-Quds Al-Sharif.
