Indonesia – Israel Official Business Relationship

 GOVERNMENT of Indonesia may say there is no diplomatic relations with Israel, but facts on the ground shows different, Government of Indonesia and Israel actually fosters good relations with Israel in business sector.

Intimate business relationship between Indonesia and Israeli government has been signed under decision of the fourth president of Indonesia, named Abdurrahman Wahid or often called Gusdur. In 1999, Abdurrahman Wahid has opened the official trade relations with Israel. The plan was also manifested by the Ministry of Industry and Trade of Indonesia named Luhut Binsar Panjaitan in 2001 with signing the Decree No.23/MPP/01/2001 to legalize the trade relations between Indonesia and Israel which expected able to grow the economic development between two countries.

The intimacy relationship between Indonesia and Israel continued during the reign of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). On September 13, 2005, Indonesia Foreign Minister Hassan Wirayudha met Israeli Foreign Minister Silvan Shalom, in New York, US. Hassan claimed the meeting was not to discuss the restoration of diplomatic relations. According to one foreign media, Jerusalem (Israel) has sent a letter to Jakarta to show the Israel’s willingness to improve business relationship between Jakarta and Tel Aviv.

 Fact that found on the ground made SBY had to find strong reason to explain it on the public conference. At the office of the Permanent Representative of the Republic of Indonesia in New York, Sixth President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) says “there is no something blur over Indonesia’s commitment that want to help the struggle of the Palestinian people”. Unfortunately President SBY’s statement doesn’t contain any meaning over the secret meeting between Indonesia and Israel to discuss business networks. However since then, the relations between the two countries become intensified.

 In 2006, a trade mission carried out by Indonesian Chamber of Commerce and Industry with visiting Israel. The chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Mohammad Hidayat has signed the economic agreements between the two countries. The president of Israel Manufacturers Association, Shraga Brosh believes and said “Indonesia can be a major and great market for the export of Israeli goods in Southeast Asia”. While the Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Mohammad Hidayat said that this cooperation could help Israeli companies to perform any business activities in Indonesia.

This visit also confirms the intensive establishment of contacts between the two countries in trade. The volume of trade data between Indonesia and Israel during 2005 has reached 154 million dollars. Israel believe it will reach 600 million dollars in 2010 and more than 1 billion dollars in 2012.
Israel is targeting various important projects in Indonesia, for example, PLT-Geothermal development project in Sumatra worth 200 million dollars that won by Ormat Technologies Inc, Israeli engineering company in the field of geothermal energy. In addition, Indonesia has become marketing target of biomedical technology products.

An Indonesian surgeon who frequently travelling to conflict areas around the world such as Afghanistan, Iraq, Lebanon, Palestine, Somalia has revealed many ICU equipment in the major hospitals of Indonesia bought from Israel. In this regard, Indonesian government has sent many times medical teams to Tel Aviv for ICU (Intensive Care Unit) training.

Beside medical sector, according to data that has been obtained, Indonesian military have purchased a number of firearms such as the sniper rifle Galil Galatz 7.62mm, Micro Tavor 9mm, Tavor TAR-21, Jericho 941, IWI Negev 5.56mm Light Machine Gun and Pistol Jericho 941 which those all made by Israeli Military Industries (IMI) in 2012.

According to General (Ret) Soemitro, a harmonious and intimacy relationship between the Israeli intelligence service, Mossad, and Indonesian military (TNI) are real. He writes: “David, Raviv, and Yosi Melman in their book “Every Spy Prince” wrote that Indonesia had entered into a relationship with Mossad. He said, the Mossad sent an envoy, a team from Mossad based in Singapore visits Jakarta many times and then held talks which led Israeli agreed to hold a military training for the Indonesian army and its intelligence. Mossad has considered the Intelligence realtionship between Indonesia and Israel is a good choice, and then Israeli intelligence opened its first representative in Jakarta under the guise of trade, while Indonesia has also sent military personnel to Israel to get training.

A blog on the internet revealed that Israeli intelligence has entered Indonesia. They do not move in large numbers, but it is very effective because some agents have received training through the spiritual tour packages. The existence of several local agents who have been trained having tasks to create some informants for Singapore-based Mossad. There are only about 2-3 Mossad agents in Indonesia, while their center communication and command remains in Singapore. The purpose of infiltration to obtain recognition and to find out the way to open official diplomatic relations. All facts that have been found indicates there have been strong and sustainable relationship between Indonesia and Israel without having diplomatic relationship.

Netanyahu serukan hubungan diplomatik Israel-Indonesia

 Sebagaimana dilaporkan surat kabar The Times of Israel, seruan Netanyahu tersebut dikemukakan di hadapan sekelompok wartawan asal Indonesia yang berkunjung ke Israel, pada Senin (28/03).
Saat itu dia mengatakan tiada lagi alasan bagi Israel dan Indonesia untuk tidak menjalin hubungan diplomatik.
“Sudah saatnya mengubah hubungan kita karena alasan yang menghalanginya tak lagi relevan,” kata Netanyahu.
Menurutnya, hubungan antara Jerusalem dan Jakarta akan menjadi persekutuan yang didorong oleh kepentingan bersama, yaitu menangkal ancaman terorisme dan faktor ekonomi.
“Sudah saatnya dibentuk hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita punya banyak peluang untuk kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih,” ujar Netanyahu.

Kesepakatan rahasia
Seruan Netanyahu agar Israel dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik diutarakan genap 10 hari setelah Wakil Menlu Israel, Tzipi Hotovely, membeberkan kesepakatan rahasia antara Israel dan Indonesia.
Hotovely mengaku Israel mengirimkan pejabat senior ke Jakarta untuk membicarakan rencana kunjungan Menlu RI Retno Marsudi ke Ramallah, Tepi Barat, untuk melantik Konsul Kehormatan RI.
Dalam pembicaraan itu, seperti diklaim Hotovely, Israel dan Indonesia bersepakat bahwa Retno Marsudi harus terlebih dulu melawat ke Israel sebelum bertandang ke Ramallah. Kenyataannya, Retno tidak memenuhi kesepakatan ini dan memilih langsung ke Ramallah, tanpa ke Israel. Konsekuensinya, kata Hotovely, aparat Israel tidak memberikan ijin kepada Retno untuk mencapai Ramallah.

Pengakuan Hotovely tersebut dibantah Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicaranya, Arrmanatha Nasir.

"Tidak pernah ada pembahasan, apalagi kesepakatan dengan Menlu RI mengenai kunjungan ke Jerusalem," kata Arrmanatha kepada BBC Indonesia, Jumat (18/03).

Arrmanatha menegaskan bahwa pengaturan rencana kunjungan Retno ke Ramallah dilakukan melalui jalur diplomatik resmi sejak akhir Desember 2015 oleh dubes RI Palestina di KBRI Amman, Yordania, dengan pihak Palestina dan Yordania.

Disebutkan bahwa Menlu Retno akan menggunakan helikopter dari Amman ke Ramallah.


"Tidak lewat check point (titik pemeriksaan) daratan Israel," kata Arrmanatha. Hubungan bilateral
Indonesia dan Israel tidak pernah menjalin hubungan diplomatik. Meski demikian, kedua negara punya relasi dagang.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia aktif mengekspor ke Israel dan mengimpor barang-barang dari Israel sejak 2000.
Selama 2015, Indonesia tercatat mengekspor berbagai produk ke Israel senilai US$116,7 juta. Nilai tersebut menurun dari setahun sebelumnya. Pada 2014, Indonesia mengekspor ke Israel senilai US$127,2 juta.
Dari sisi impor, Indonesia terlihat aktif. Pada 2015, Indonesia mengimpor barang-barang dari Israel sebesar US$77,7 juta. Nilai tersebut meningkat dari Rp13,01 juta pada 2014.

Sedangkan dalam pidato penutupan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 7 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menyerukan boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan'.
Joko Widodo menambahkan perlunya peningkatan tekanan kepada DK PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina. "Dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel," tegasnya.

'Pertemuan rahasia' RI-Israel, Kemenlu perlu beri penjelasan

Kementerian Luar Negeri Indonesia perlu memberikan penjelasan resmi kepada DPR tentang pemberitaan media Israel soal 'pertemuan rahasia' pejabat Indonesia dan Israel terkait pelantikan Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina.
"Kalau bisa (Kemenlu) menjelaskan kepada DPR apa yang sesungguhnya terjadi, karena berita ini bukan lagi rahasia dan sudah menjadi konsumsi umum," kata pengamat masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (18/03).
Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menghindari pemberitaan seperti itu dengan memberitakan keterangan kepada pers semata yang disebutnya kurang meyakinkan."Jadi supaya tidak berlarut-larut, pemerintah menyatakan sebenarnya apa yang terjadi kepada DPR," kata Smith.
Dia menduga pertemuan itu terjadi, dan menurutnya itu bukan hal yang aneh, karena dalam pemerintahan sebelumnya sudah ada pertemuan antara pejabat Israel dan Indonesia.
"Sejak zaman pemerintahan Suharto sudah ada kontak tidak resmi antara Indonesia dan Israel seperti itu," ungkapnya.

Lagi pula, lanjutnya, salah-satu media yang menerbitkan terkait pertemuan tersebut adalah media yang dikenal bersikap hati-hati dalam keredaksiannya.
"Dan karenanya saya percaya apa yang diberitakannya," tandasnya
Dia mengkhawatirkan, apabila tidak disikapi secara resmi, tuduhan Israel itu akan terus bergulir dan akan merugikan kepentingan Indonesia ke depan.
"Pemerintah Indonesia pasti merasa dikhianati, karena pertemuan rahasia seharusnya dipandang pemerintah Indonesia harus dirahasiakan, tetapi pejabat Israel membocorkan masalah ini ke media. Memang terasa menyakitkan," kata Smith.
Pertemuan rahasia pejabat Israel-Indonesia
Seperti diberitakan sejumlah media Israel, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely mengatakan Indonesia memiliki 'hubungan diplomatik rahasia' dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah.
Hotovely mengutarakan hal itu di hadapan Parlemen Israel, Knesset, terkait alasan kenapa pihaknya mengeluarkan larangan over flight kepada Menlu Indonesia.
Menurutnya, Indonesia melanggar kesepakatan dengan Israel yang dibuat dalam pertemuan Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel, Mark Sofer, dengan pejabat Indonesia dalam sebuah kunjungan ke Indonesia.

Dalam pertemuan yang tidak dijelaskan keterangan waktunya, menurutnya, kunjungan Mark Sofer itu dilakukan untuk mengatur rencana kunjungan Menlu RI ke wilayah tersebut, demi mencegah kekacauan.
Belakangan, Israel dilaporkan menolak mengizinkan Menlu Retno Marsudi mengunjungi wilayah pendudukan di Tepi Barat untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin Palestina, seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Palestina.
Hotovely membenarkan bahwa pihaknya menolak kehadiran Menlu Retno dengan alasan 'Menlu Indonesia menolak untuk bertemu dengan pejabat Israel' seperti yang disepakati dalam pertemuan rahasia tersebut.
"Jadi ketika dilanggar, konsekuensinya adalah seperti yang terjadi beberapa hari lalu," kata Hotovely.
Menlu Retno Marsudi membantah
Terhadap pernyataan Tzipi Hotovely, Menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi telah membantah kepada pers terhadap pemberitaan sejumlah media Israel tersebut.
"Kementerian Luar Negeri tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah ada pertemuan rahasia itu," kata Retno saat dicegat wartawan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis (17/03).

Retno mengatakan, apa yang diberitakan media Israel bahwa dirinya melanggar perjanjian rahasia dengan Isael adalah tidak benar. "Apa yang mereka sampaikan tentang pertemuan rahasia itu tidak ada," ujarnya.
Dalam keterangan terpisah, Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nassir mengatakan tidak pernah ada rencana apa pun untuk menggelar pertemuan dengan pejabat Israel.
"Saya tegaskan, tidak pernah ada pertemuan atau pun rencana untuk melakukan pertemuan antara Kemlu RI dengan Israel terkait dengan kunjungan ke Ramallah," kata Arrmanatha, Kamis (17/03) di Kantor Kemenlu, Jakarta, seperti dikutip sejumlah media.
'Tidak ada kesepakatan dengan Israel'
Dia menekankan, pihaknya tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Israel terkait rencana kunjungan Menlu ke Jerusalem.
Tujuan utama Indonesia saat itu, ujarnya, adalah ke Yordania untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania, selain melakukan kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri Yordania.
Adapun tujuan selanjutnya, lanjut Arrmanatha, pergi ke Ramallah untuk melantik Konsul kehormatan Indonesia di Palestina serta menggelar pertemuan dengan pejabat setempat.

"Itu semua sudah direncanakan sejak Desember 2015, perjalanan akan melewati jalur diplomatik resmi yang sudah dikordinasikan dengan otoritas Palestina dan Yordania," katanya.

"Rencana itu sesuai dengan usul dan fasilitas dari Yordania dan Amman," ujarnya. "Menlu Retno tidak pernah bertujuan melakukan hal lain selain itu atau pun memiliki skenario lain untuk pergi ke tempat lain selain dua tempat itu."

Pembentukan Konsul kehormatan Indonesia di Palestina, menurut para pengamat, merupakan bentuk penegasan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan negara Palestina.

Dan penegasan seperti itu kembali ditunjukkan Indonesia dengan menjadi tuan rumah KTT luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, di Jakarta, yang membahas masa depan Palestina, dua pekan lalu.

Dalam pidato penutupannya, Presiden Joko Widodo mengatakan terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, melalui sejumlah langkah-langkah konkret, yaitu di antaranya 'penguatan tekanan kepada Israel'.

Wartawan Palestina Kecam Pertemuan Wartawan Senior Indonesia dengan Netanyahu

Selasa, 29 Maret 2016




Islamedia – Kunjungan jurnalis senior Indonesia ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mendapat kecaman keras dari Jurnalis Palestina asal Indonesia Abdillah Onim.
Melalui akun Facebook pribadinya, Onim menuliskan bahwa kunjungan sejumlah jurnalis senior Indonesia ke Israel sangat tidak beretika dan memalukan.
“Wartawan di Palestina Menyisihkan Uang Pribadi Untuk Mendukung Perjuangan Rakyat Palestina, waktu bahkan nyawa taruhannya ini namanya wartawan beretika” tulis Onim, selasa(29/3/2016).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah wartawan senior Indonesia bertemu dengan perdana menteri israel Benyamin netanyahu.

Hampir saja tidak ada yang tahu bahwa sejumlah wartawan senior Indonesia telah berkunjung ke Israel dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, situs resmi Kementerian Luar Negeri Israel merilis pertemuan itu, Senin (28/3/2016).

“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, siang ini (Senin, 28 Maret 2016), bertemu dengan delegasi wartawan senior Indonesia yang mengunjungi Israel atas inisiatif - dan yang sedang diselenggarakan oleh - Kementerian Luar Negeri,” rilis situs yang beralamat di mfa.gov.il itu.
Netanyahu menegaskan bahwa saat ini telah tiba waktunya untuk membangun hubungan resmi Israel dan Indonesia.

"Waktunya telah tiba untuk hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kami memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama di bidang air dan teknologi. Israel memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa negara di Asia, khususnya China, Jepang, India dan Vietnam. Selain itu, Israel juga memperdalam hubungan dengan Afrika, Amerika Latin dan Rusia. hubungan dengan dunia Arab juga berubah,” kata Netanyahu.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kerjasama Israel dengan negara-negara lain bertujuan memerangi Islam radikal.

“Memang, kami adalah sekutu dalam memerangi Islam radikal.

Israeli are well come in Indonesia

Israel adalah suatu negara yang terletak di Timur Tengah /Middle East. Tragedi konflik perebutan wilayah dengan Palestina menyebabkan sejumlah negara menolak WN Israel. Mungkin disebabkan karena adanya solidaritas kesukuan atau persamaan agama. Sehingga berpengaruh pula terhadap kebijakan politik suatu negara. Di sini, saya akan melakukan klasifikasi daftar negara yang menolak paspor Israel 1. Daftar negara yang menolak paspor Israel secara total. Selain melarang permohonan izin penerbitan VISA / addmission, negara ini juga MENOLAK warga Israel untuk melakukan TRANSIT perjalanan di negaranya. Adapun sejumlah negara yang dimaksud, yaitu : Bangladesh; Brunei Darussalam; Irak (non-Kurdistan) ; Iran; Kuwait ; Libya ; Somalia ; Sudan ; Suriah; Yaman 2. Daftar negara yang MENOLAK paspor Israel, tetapi menerima TRANSIT warga Israel dalam bandara di negaranya. Negara tersebut, adalah : Aljazair, Oman, Uni Emirat Arab, Pakistan 3. Daftar negara yang secara umum MENOLAK paspor Israel. Akan tetapi memberi pengecualian bagi warga Israel kaum tertentu. Maksudnya adalah negara tersebut memberi kelonggaran hanya untuk anak di bawah umur atau wanita. Berikut ini akan diuraikan : Lebanon : memberi kelonggaran bagi warga Israel yang berada di bawah umur. Anak usia 18 tahun ke bawah dapat memasuki negara Lebanon dengan didampingi oleh orangtuanya Arab Saudi : memberi kelonggaran bagi warga Israel wanita berusia antara 18-45 tahun yang akan melakukan umroh atau haji dengan didampingi muhrimnya. 4. Daftar negara yang memberi "Izin Khusus" bagi warga Israel untuk memasuki negaranya Malaysia : untuk warga Israel yang akan memasuki Malaysia, pihak yang memberi izin adalah Menteri Dalam Negeri Malaysia. Contoh warga Israel yang pernah datang ke Malaysia adalah gelandang Chelsea Yossi Benayoun tahun 2011. Dalam tour pra-musim Chelsea di Malaysia. Tentu saja dengan mengantongi surat izin dari Mendagri Malaysia. Qatar : izin Menteri Dalam Negeri Qatar Kalau Indonesia ? Bagaimana ? Jika dibandingkan dengan negara di atas, untuk memperoleh izin memasuki Indonesia nyatanya jauh lebih mudah. Calon turis asal Israel hanya perlu mengurus visa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara ketiga (misalnya Singapura). Kemudian menyertakan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta. Setelah mengurus kedua jenis surat tersebut, calon turis asal Israel dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui ketiga bandara yang ditunjuk. Adalah bandara Soekarno Hatta Jakarta, bandara Ngurah-Rai Bali, dan bandara Juanda Surabaya. Asalkan mempunyai paspor yang masih lama masa berlakunya, perizinan tersebut tidak sulit didapat. Khusus untuk perjalanan ke Irian Jaya, turis asal Israel harus mengantongi ("Surat Jalan") dari "Dinas Intel Pam Pol MABAK" di Jakarta Beberapa WN Israel yang pernah mengunjungi Indonesia

State Palace: Indonesia Never Boycotts Israel Products

TEMPO.CO, Jakarta - Johan Budi Sapto Pribowo, the President's Special Staff of Communication said that Indonesia will not boycott any Israeli products. Johan explained that the boycott statement conveyed by President Joko "Jokowi" Widodo referes to Israel’s policy on Palestine occupation.

"What [the President's] mean was not goods product," Johan said on Tuesday, March 9, 2016.

Johan said that President Jokowi's boycott statement was aimed at Israel’s policy on occupying Palestine territory, for example, a boycott on the ban imposed by Israel against Palestinian from entering the Al-Aqsa complex.

Johan asserted that the decision to boycott Israel's policy on Palestine has been agreed in the recent Organization of Islamic Cooperation (OIC) Summit.

During the closing of the OIC Summit on Monday, March 8, 2016, President Jokowi stated that the OIC needs to put pressure against Israel, for example, by boycotting Israel's product produced within the occupation territory.

ANANDA TERESIA

The Indonesian minister was scheduled to inaugurate the first Indonesian consulate in the Palestinian territories.

Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi.

Israel denied an entry permit to the foreign minister of Indonesia, Retno Marsudi, preventing her from meeting with her Palestinian counterpart Riyad al-Malki in Ramallah as planned on Sunday.
The Indonesian minister was also scheduled to inaugurate the first honorary Indonesian consulate in the Palestinian territories.
Israel refused to grant Marsudi an entry visa from Jordan to the West Bank because the Indonesian foreign minister had no plans to also meet with Israeli officials.

Israel and Indonesia do not have formal diplomatic ties.
Instead, Malki traveled to Jordan to meet with Marsudi, according to sources in the PA Foreign Ministry.
The sources said that Malki decided to go to Amman “out of appreciation for the historic and special ties between the State of Palestine and Indonesia.”
The sources pointed out that Indonesia has been very supportive of Palestinian issues, especially in international forums.
Indonesia has long supported Palestinian self-determination outside the context of the two-state solution and first recognized Palestine as a state in 1988.
Both former PA chairman Yasser Arafat and PA President Mahmoud Abbas have visited Indonesia. Abbas was in Jakarta just last week to attend the Organization of Islamic States summit on the stalled Israeli-Palestinian peace process.
Indonesia has refused to establish diplomatic ties with Israel until the conflict with the Palestinians has been resolved.
Just after the Oslo Accords were agreed upon in 1993, former prime minister Yitzhak Rabin visited Jakarta.
But no high-level Indonesian diplomat at the level of foreign minister or president has ever made a trip to Israel.
The Foreign Ministry and the Prime Minister’s Office had no response to the matter.

Thanks Israel Authority, this is a good action. God bless you!!!

Israel stops Indonesia's foreign minister from meeting with PA.

Israeli authorities stopped Indonesia’s foreign minister from entering Ramallah to visit the Palestinian Authority, the Palestinian foreign ministry said on Sunday.

The Israeli decision to prevent Retno Marsudi’s entry to Ramallah was sparked when she refused to meet with Israeli government officials in Jerusalem, Haaretz reported.

Marsudi was reportedly travelling to Ramallah to dedicate an honorary Indonesian consulate to the PA and to meet Palestinian Foreign Minister Riyad al-Maliki and President Mahmoud Abbas.

There are no diplomatic ties between Indonesia and Israel, but Haartez reported that in recent days there has been contact between the two countries, as Israeli officials insisted that if Marsudi visited Ramallah she would also need to meet with Israeli politicians in Jerusalem.

While Israel, as a result of policy changes in recent years, does not allow foreign ministers from countries with which it has relations to visit the PA without also visiting Israeli officials, ministers from Arab and Muslim countries had previously been allowed to go to Ramallah only.

Israel's foreign ministry declined to comment and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office did not immediately respond to an AFP query.

Marsudi reportedly announced her visit during the Organisation of Islamic Cooperation in Jakarta held earlier this month. During the summit, the OIC called for a ban on products from Israeli settlements in the occupied territories.

Indonesia is the world's most populous Muslim-majority country. 

- See more at: http://www.middleeasteye.net/news/israel-stops-indonesias-foreign-minister-meeting-pa-report-85254246#sthash.mEq5vsTl.dpuf

Indonesian President speaker person deny Mr. President statement about Boycott..

Juru Bicara Presiden Johan Budi SP membantah Presiden Jokowi menyerukan seluruh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memboikot segala produk dari Israel. Menurut Johan, maksud Jokowi adalah memboikot produk kebijakan Israel yang secara sepihak menduduki tanah Palestina. 

"Jadi saya melihat, ini dimaknai sebagai produk barangnya Israel yang diboikot kan, sebenarnya bukan. Boikot dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Israel yang berada di tanah pendudukan Palestina," ujar Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Rabu (9/3/2016). 

Ia mencontohkan beberapa kebijakan Israel yang harus diboikot, yaitu tindakan penyerbuan kamp-kamp pengungsian dan penyerangan permukiman warga sipil di Jalur Gaza maupun di wilayah Tepi Barat. Kebijakan tersebut, menurutnya, harus ditolak dan menjadi perhatian negara-negara OKI.

"Itu bisa bermacam-macam, misalnya larangan apa gitu kan. Itu yang harus diboikot. Jadi sekarang melebar ke mana-mana, seolah-olah boikot produk, bukan itu yang dimaksud presiden," kata Johan. 

Menurutnya, dengan adanya Boikot tersebut, kontribusi negara-negara OKI akan sangat terasa bagi warga Palestina. Terlebih, dengan adanya Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari KTT LB OKI, akan ada kebijakan dan kesepakatan untuk menekan Israel untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Palestina. 
‎"Itu kan kesepakatan bersama itu yang di OKI, kemarin itu kan putusanya ada di deklarasi (Jakarta). Jadi OKI itu harus berperan aktif, salah satunya keberadaan OKI harus punya kontribusi terhadap Palestina," jelas Johan. 

Jokowi sebelumnya mengajak negara yang tergabung dalam OKI untuk memboikot produk-produk Israel. Dor‎ongan itu merupakan salah satu bentuk peningkatan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato penutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center. ‎

Selain itu, ada 5 hal lagi yang didorong Jokowi untuk dilaksanakan negara-negara OKI. Pertama, penguatan dukungan politik demi menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Kedua, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

Ketiga, Jokowi mendorong peninjauan kembali keberadaan negara kuartet dalam KTT OKI. Arahnya, Indonesia ingin bukan hanya empat negara, melainkan lebih dari itu. ‎Keempat, Indonesia ingin KTT OKI meningkatkan tekanan kepada Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perlindungan bagi Palestina.‎

Kelima, KTT OKI didorong untuk menolak secara tegas pembatasan akses beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status quo dan demografis Al-Quds Al-Sharif.

Vanderbilt University student slain in Israel was Army vet

NASHVILLE, Tenn. (AP) — A West Point graduate who served tours of duty in Iraq and Afghanistan was the Vanderbilt University student stabbed to death during a series of attacks in Israel, officials said.

Taylor Force, a 28-year-old MBA student, died during a school-sponsored trip to learn about startup companies overseas. Vanderbilt Chancellor Nicholas Zeppos, in a letter notifying students, faculty and staff, called the incident a "horrific act of violence" but provided no details.

A dozen Israelis, civilians and police officers, also were wounded in the knife and gun attacks that authorities in Tel Aviv said were carried out by Palestinians.

Along with the Jaffa attacker, three other Palestinian assailants were shot and killed in the day's rash of violence, the latest in a wave of near-daily Palestinian assaults on Israeli civilians and security forces that erupted in mid-September.

Force graduated from the U.S. Military Academy at West Point and served in the Army from 2009 to 2014, according to his LinkedIn page. He had been based at Fort Hood, Texas, as a platoon leader and fire support officer, among other duties.

Stuart Force, Taylor's father, spoke briefly with The Associated Press by phone.

"He was a great kid," he said before he received a call from family and ended the conversation.

Force went to high school at New Mexico Military Institute and was an Eagle Scout, according to the LinkedIn page. At West Point, Force was a member of the ski team and received a bachelor's degree in engineering and industrial management.

Zeppos said in his letter that the other 28 students and four Vanderbilt staffers on the trip were safe. The university is arranging for their return to the United States.

"This horrific act of violence has robbed our Vanderbilt family of a young hopeful life and all of the bright promise that he held for bettering our greater world," Zeppos wrote.

He said university resources are being made available for students, faculty and staff who may seek counseling.

To all my peoples.

Visit Israel to support them event though Asian Government announced to boycott Israel product and soon from out beloved country.

I realized how minorities live among majorities, I live in Indonesia since I was born and I can imagine how Israeli life right now without any support. All Indonesian Christian did their best to visit Israel to support them to fight terror in their land.

Lets Support Israel, do not boycott their product, do your best. It started from your self. We has nothing to do with Palestinian, and soon, stand in the right part.

I do support Israel. God bless you Israel, fight for your land, and you will get it.

Stand with..........

We.....Indonesian... are......

My flag and your flag "brother" in God

We do support Israel in Indonesia

Orang Indonesia Berkunjung ke Israel Tidak Etis?

Kunjungan Tantowi Yahya yang diundang pemerintah Israel secara pribadi, akhir-akhir ini mengundang sejumlah perdebatan. Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyebut Tantowi “mungkin kilaf” dan disebutnya tidak bisa membaca “sikap politik rakyat Indonesia.” Pernyataan ini lalu mengundang pertanyaan: etiskah orang Indonesia berkunjung ke Israel? Merujuk kata “kilaf” yang dilempar Jimmy memberikan makna bahwa Tantowi melakukan sebuah kesalahan atau kata kasarnya dosa. Dalam konteks ini, berbicara dan membuka diri komunikasi dengan Israel adalah sebuah kesalahan dan sebuah dosa, tidak peduli apapun alasannya, mau itu perdamaian lah atau apalah....pokoknya haram. Itu artinya Mesir, negara Muslim yang selama ini mengakomodasi perdamaian Israel-Palestina selama bertahun-tahun hanya “kilaf” saja. Jimmy juga menyebut bahwa kunjungannya bertentangan dengan “sikap politik rakyat Indonesia.” Aneh. Tidak ada yang namanya rakyat memiliki sikap politik. Yang ada hanya garis kebijakan politik. Garis kebijakan politik anti-Zionis dibuat oleh sekelompok orang di politik. Kalau ada rakyat yang setuju, itu keputusan pribadi. Mengapa? Karena masalah pro, anti –Zionis maupun netral bukan keputusan universal yang dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini artinya mempolitisir rakyat Indonesia secara universal. Banyak komentar di Kompas.com dan media online lainnya yang menyebut Tantowi atau orang yang mendukung perjalanan Tantowi sebagai “orang yang tidak tahu sejarah.” Dengan sopan saya akan bertanya “Which one?” Zionis version atau Palestine’s version? Berapa banyak sih dari kita sekarang yang lahir sebelum tahun 1948 dan tinggal disana? Setelah postingan ini, saya akan menulis ringkasan Israel/Palestina sebelum 1948 karena kebanyakan postingan mengenai Zionis baik yang pro maupun kontra, lebih berlandaskan pada akibat ketimbang sebab. Lebih bertuju pada faktor emosi yang membuat kita kesal, terenyuh, tapi jarang yang mengedukasi. Kalau Tantowi yang pejabat dan sudah menyebut bahwa perjalanannya itu undangan pribadi, masih dihujat, bagaimana dengan pejabat lain? Bagaimana kalau Ahok yang Kristen itu pergi ke Israel untuk ziarah? Kalau dulu katanya dibilang nerima dana dari Vatikan pas Pilkada DKI, maka kalau yang berbau Zionis, konspirasinya mungkin bisa lebih dahsyat lagi. Bagaimana dengan ribuan atau puluhan ribu rakyat Indonesia yang berziarah ke Israel atau hanya sekadar berlibur? Bayangkan devisa yang diterima pemerintah Israel? Apakah aksi “memperkaya Israel” ini disebut sebagai aksi mengkhianati bangsa? Ketika anggota DPR plesiran keluar dengan menggunakan uang rakyat, BK DPR kayaknya tidak sepanas ini. Tapi giliran yang berbau Zionis, barulah BK bertindak melakukan “apa yang seharusnya mereka lakukan” beberapa tahun belakangan. Denmark, Jerman, Australia....ah terlalu banyak. Tapi sekali lagi kita harus berterima kasih karena berkat Tantowi, kita melihat pendapat-pendapat imut dari berbagai pihak. Ketua FPI Habib Riziq misalkan meminta Tantowi dipecat karena sudah melukai perasaan umat Islam. ''Dia bodoh, buta dan tuli mengatakan Israel tidak memusuhi Islam. Untuk itu, kami meminta Badan Kehormatan (BK) DPR memecat mereka semua,'' ujarnya sepeti dikutip Republika. Kembali lagi ke soal etis, tidak etis. Saya mau share sedikit. Dalam perjalanan menuju Taba, perbatasan Mesir dan Israel, guide saya menceritakan hal yang menarik. Sebelum tahun 2003, Indonesia mengeluarkan semacam travel regulation yang menyatakan bahwa warga Indonesia tidak bisa pergi ke dua negara: 1. Portugal (You know why) 2. Israel. Namun hal tersebut dihilangkan oleh Presiden Abdurahman Wahid dan orang Indonesia yang mau ziarah atau liburan sejak saat itu tidak harus menumpang tur ke negara dekat (eg: Singapura). Wow, berarti sebelum tahun 2003, kita sudah memperkaya bisnis travel di Singapura seberapa banyak? Yang membuat perjalanan ke Israel salah selama ini adalah persepsi kita yang salah mengenai status konflik Israel-Palestina. Penjajahan atau Perang Sipil? Nanti akan saya tuliskan di postingan selanjutnya yang membahas tentang Israel/Palestina sebelum 1948. Saya banyak membaca artikel Zionisme di Kompasiana, tapi sepertinya hampir tidak ada yang memberikan brief sejarah gerakan nasionalisme Yahudi dan Arab, jauh sebelum negara Israel dan Palestina berdiri.

sumber : http://www.kompasiana.com/anjohadi/orang-indonesia-berkunjung-ke-israel-tidak-etis_5520cb83a333115f4946ce35

Indonesian Support Israel...

Christians United for Israel Sunday is an opportunity for Christians around the world to unite in prayer and action in support of Israel.

This November the country will face what may well be the most pivotal election of our lifetime. We all know the stakes for our country, for Israel and for the world.  Yet too many Christians have allowed their disappointment with politicians and government to discourage them.  They no longer exercise their fundamental responsibility as citizens.  They don't vote.  

As pastors. we have a special responsibility to ensure that our congregants make their voices heard.  We need to do everything in our power to encourage them to go to the polls and to vote for candidates who share our principles.  This includes voting for candidates who are dedicated in word and deed to the State of Israel! 

This issue is so important that we decided to devote this year's CUFI Sunday to registering voters and encouraging them to go to the polls.  Our theme this year is simple and clear:  “We must vote… because we are Christians.”

On CUFI Sunday, May 15, we are asking you to:

1. Dedicate your sermon the importance of getting to the polls and voting for candidates who embrace Biblical principles.  We will provide you with sermon notes.

2. Hold a voter registration drive after your CUFI Sunday service. We will provide you with a voter registration event guide and are available to assist you with any questions or concerns you may have regarding this important initiative.

3. Ask your congregants to sign The Vote Israel- Defend America petition.  

If you are a pastor please fill out the information below to sign your church up for Christians United for Israel Sunday. If you are not a pastor please confirm with your pastor that your church will participate in Christians United for Israel Sunday and they have nominated you to serve as your church's designee for Christians United for Israel Sunday before filling out the information.

Click this link to register

http://www.cufi.org/site/PageNavigator/2016SundayUpdated2.html

WHY WE SUPPORT ISRAEL The reasons behind our actions

Christian support for the restoration of the Jews to their ancient homeland has been around for as long as Christians have been able to read the Bible for themselves.  For there they read about God’s covenant with Abraham in which He bequeathed to him and his descendants the land of Canaan.  And they read in the Hebrew prophets that although the children of Israel may be exiled from the land for a time, that one day God would regather them to the land one final time, and draw them and then the world unto Himself. 

History

Since much of Christian history is stained with the sin of antisemitism the modern movement of Christian support of Israel at first glance looks like a new movement, or aberration that will surely soon correct itself.  However, something happened over 500 years ago that changed the course of Christianity and prepared the way for this significant shift in attitude towards the Jewish people.  This event was the translation of the Bible into the vernacular language.

As soon as Christians could read the Bible for themselves they attempted to change the state church and make it more like the early church in the New Testament.  This in turn brought about great persecution and many had to flee their homes and countries.

They also became aware of the Hebraic roots of Christianity and began studying Hebrew, and the Jewish Feasts, and they identified with the persecuted people of Israel. They also read that God had promised to one day regather the Jewish people to their ancient homeland and they began praying for this to happen.  This means that for four hundred years before the state of Israel was established that whole movements of Christians were praying for that day.

As the number of Bible-believing Christians grew so did their influence and their involvement in the re-establishming of Israel.  It was Theodore Herzl, the father of modern Zionism, who first used the term Christian Zionist in recognizing Christian participants in the First Zionist Congress in 1897.

Indonesian president Joko Widodo calls for boycott of produce from Israel's Occupied Territories

Palestinian President Mahmoud Abbas, right, talks to Saudi Arabia's Foreign Minister Adel al-Jubeir at the extraordinary Organisation of Islamic Cooperation (OIC) summit on Monday. Photo: AP

• Israel fights back as boycott movement gains strength
• EU moves ahead on labelling of Israeli settlement products

Jakarta:  Indonesian president Joko Widodo has called for the boycott of Israeli products produced in the Occupied Territories.

The Organisation of Islamic Cooperation called on the international community to support the "boycott of products produced in or by the illegal Israeli settlements" at a summit in Jakarta this week.

Sudan's President Omar al-Bashir leaves after a bilateral meeting with Indonesian President Joko Widodo on the sidelines of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) summit in Jakarta. Photo: AP

Under international law, Golan Heights and the West Bank, including East Jerusalem, are considered to be occupied territories that are not part of the state of Israel. The call to support the boycott was one of 23 actions the OIC committed to in the Jakarta declaration. Mr Joko said the declaration was initiated by Indonesia and contained a concrete plan to bring about a solution to the Palestine issue. He said there was an urgency for the OIC to step up support for Palestine including by:

* Strengthening political support to revive the peace process

Indonesian President Joko Widodo, right, shakes hands with Palestinian President Mahmoud Abbas after delivering their closing remarks at the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) summit in Jakarta on Monday. Photo: AP

* Boycotting Israeli products produced in the Occupied Territories

* Increasing pressure on the UN Security council to provide international protection for Palestine and establish a deadline for the termination of Israeli occupation

* Firm rejection over the restriction of access to al-Aqsa Mosque in East Jerusalem, the third holiest site in Islam.   

"The struggle of the Palestinian people is our struggle," Mr Joko said in his closing statement. "God willing, we may witness the independence of Palestine in our lives."

Last year the European Union said exports from areas occupied by Israel must specify "settlement" on the label, rather than "Made in Israel".

The global Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement, which calls for the end of Israel's occupation of Palestinian land, has grown in popularity after peace talks collapsed in 2014.

This year US president Barack Obama signed a bill opposing boycotts targeting the state of Israel, but said he would not extend those protections to businesses in Israeli-controlled territories.

However the UK is moving to ban publicly funded institutions, such as councils, from boycotting "unethical" businesses, including those operating in illegal Israeli settlements. And France's anti-discrimination laws mean that BDS activists can be convicted for inciting hatred.

The fifth extraordinary Islamic summit on Palestine and Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem) was requested by Palestinian president Mahmoud Abbas following violence in the Occupied Territories after access was restricted to al-Aqsa mosque.

Mr Joko - who made support for Palestine one of his foreign policy priorities during his election campaign - said Indonesia had agreed to host the event to express its full support for Palestine.

The summit was attended by delegates from 49 countries, members of the Middle East Quartet and permanent members of the UN Security Council.

Fahmi Salsabila, Secretary General of the Indonesian Society for Middle East Studies, said a boycott of products from the Occupied Territories would be effective if implemented.

"Even if, at the minimum, only OIC countries did that, it would have a serious impact on Israel's economy because OIC states have at least one billion people," he said. "And Israel's exports are one of its revenue sources. So I think it is such an extraordinary effort made by the OIC summit. But it will only be effective if it is implemented."

However Zuhairi Misrawi, from Islamic organisation Nahdlatul Ulama, said it would be difficult to implement because some OIC countries had diplomatic ties with Israel.  

"Secondly, Israel usually sells its products through third countries that it has diplomatic ties with. Indonesia, for instance, buys Israeli products through Singapore and Thailand. So my opinion is that OIC countries would be better to use diplomatic channels to solve the Israel-Palestine issue."

With Karuni Rompies

Arts

Ini Alasan PM Netanyahu Tolak Undangan Bertemu Obama di Gedung Putih

Yerusalem - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengakui dirinya menolak undangan untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih bulan ini. PM Netanyahu menyebut alasannya karena kampanye pemilu AS yang tengah memanas.

Dalam pernyataan yang dirilis kantor PM Netanyahu, seperti dilansirReuters, Selasa (8/3/2016), diungkapkan alasan yang mendasari penolakan dan pembatalan kunjungan PM Netanyahu ke Washington, AS pada bulan Maret ini. 

"Mengapresiasi kesediaan Obama untuk menemui saya," ucap PM Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis kantornya.

"Namun saya memutuskan tidak mengunjungi Washington kali ini, di tengah memanasnya kampanye pemilihan awal di Amerika Serikat," imbuhnya.

Pada pemilu AS tahun 2012 lalu, PM Netanyahu mendukung capres Partai Republik Mitt Romney secara terang-terangan. Sumber politik Israel menyebut, kali ini PM Netanyahu tidak ingin memberikan kesan dirinya mendukung salah satu kandidat capres AS.

Baca juga: PM Netanyahu Tolak Undangan Bertemu Obama di Gedung Putih

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan PM Netanyahu menolak undangan pertemuan dengan Obama pada 18 Maret mendatang. Penolakan ini kemudian dianggap sebagai babak baru ketegangan hubungan antara AS dengan Israel, usai perbedaan pendapat soal kesepakatan nuklir Iran.

Dalam keterangannya, juru bicara Gedung Putih menyebut Israel awalnya meminta jadwal pertemuan Netanyahu dengan Obama untuk tanggal 18 atau 19 Maret. Dua minggu lalu, otoritas AS pun menawarkan pertemuan pada 18 Maret kepada Israel. 

Namun belakangan, otoritas AS terkejut ketika mengetahui dari laporan media bahwa PM Netanyahu membatalkan kunjungan ke AS. Selain bertemu Obama, PM Netanyahu tadinya dijadwalkan menghadiri konferensi lobi pro-Israel AIPAC di AS pada 20 Maret mendatang. 

Dituturkan seorang pejabat senior Israel, seperti dilansir media setempatThe Times of Israel, akan ada banyak bakal capres AS yang berpidato dalam AIPAC dan ada kemungkinan mereka meminta bertemu PM Netanyahu. "Kami tidak ingin terlibat proses pemilu AS," ujar pejabat Israel yang enggan disebut namanya itu.

Hendak Tikam Polisi Israel, Wanita Palestina Tewas Ditembak

Yerusalem, - Seorang wanita Palestina mencoba menikam polisi-polisi Israel di Kota Tua, Yerusalem hari ini. Wanita itu kemudian tewas ditembak.

Kepolisian Israel mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (8/3/2016), wanita tersebut bergerak mendekati para polisi perbatasan, lalu mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tasnya. Dia kemudian mencoba menusuk para polisi itu di dekat Gerbang Damaskus, pintu masuk utama yang digunakan warga Palestina untuk masuk ke Kota Tua, Yerusalem.

Tidak disebutkan identitas wanita Palestina itu. Namun kepolisian Israel menyatakan, wanita itu berumur sekitar 50 tahun dan berasal dari wilayah Yerusalem timur.

Insiden ini terjadi beberapa jam sebelum kedatangan Wakil Presiden AS Joe Biden yang akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Gelombang kekerasan antara warga Palestina dan Israel telah terjadi sejak Oktober 2015 lalu. Sejauh ini, setidaknya 182 warga Palestina telah tewas ditembak aparat Israel. Kebanyakan warga Palestina tersebut ditembak mati saat mencoba atau usai melakukan aksi penikaman. Sebagian lainnya tewas ditembak saat menabrakkan mobil ataupun saat terjadi bentrokan antara warga Palestina dan aparat Israel.

Gelombang kekerasan tersebut juga telah menewaskan 28 warga Israel, seorang warga Amerika, seorang warga Sudan dan seorang warga Eritrea. Mereka tewas akibat aksi penikaman dan penabrakan mobil.


(ita/ita)